BANYUWANGI, e-bulletIn—Ratusan pendidik dari berbagai jenjang persekolahan melangkah mantap memasuki area pelaksanaan Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (29/7/2026). Mengusung tema besar "Cita-Cita Kolektif: Kewargaan Desa Dunia", perhelatan besar yang berlangsung selama dua hari hingga Kamis (30/7/2026) ini menjadi panggung konsolidasi gagasan, ruang bertukar pengalaman, sekaligus ajang evaluasi kritis terhadap dinamika serta kualitas realisasi pendidikan di Bumi Blambangan.

Sejak pukul 08.00 WIB, suasana tempat acara telah dipadati oleh para guru yang datang dari segenap penjuru wilayah Kabupaten Banyuwangi. Mulai dari pendidik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga jenjang madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) berkumpul dalam satu ruang diskusi yang dinamis. Kehadiran lintas jenjang dan lintas institusi ini menegaskan komitmen bersama dalam merajut simpul-simpul perubahan pendidikan lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing di kancah global.

Menegaskan Visi Kewargaan Desa Dunia

Rangkaian acara diawali dengan khidmat melalui pembukaan resmi dan penyampaian sambutan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Dalam arahannya di hadapan ratusan tenaga pendidik, Ipuk menekankan betapa krusialnya peran strategis seorang pendidik dalam membentuk karakter generasi muda yang berwawasan global tanpa harus mencabut akar nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa.

Ipuk menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam perhelatan tahun ini bukanlah sekadar slogan manis di atas kertas. Tema tersebut merupakan panggilan kesadaran bagi seluruh elemen pendidikan di Banyuwangi untuk menyiapkan anak didik yang adaptif terhadap kemajuan zaman, memiliki cara pandang yang terbuka dan inklusif, tetapi tetap kokoh menggenggam nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, untuk menjadi bagian dari warga dunia, seorang peserta didik harus memiliki fondasi karakter yang kuat serta pemahaman empati yang mendalam terhadap perbedaan.

Usai sesi pembukaan resmi selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan ke agenda utama yakni pemaparan materi dari para narasumber terpilih yang dihadirkan dari pelbagai latar belakang kepakaran. Sinergi antara akademisi, praktisi komunitas, dan pihak birokrasi pemerintah daerah tersaji dengan apik melalui paparan materi yang disampaikan oleh dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB), pegiat Rumah Literasi Banyuwangi Tunggul Harwanto, M.Kes., serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Alfian, M.Pd.

Para narasumber membedah konsep besar kewargaan desa dunia dari pelbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Dosen dari Institut Pertanian Bogor menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan modern, penguatan literasi ekologis, serta pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dalam proses pembelajaran harian di kelas. Pemanfaatan teknologi dan wawasan wirausaha berbasis potensi lokal dinilai menjadi kunci agar peserta didik dari pelosok desa mampu memiliki daya saing yang sejajar dengan masyarakat global.

Sementara itu, Tunggul Harwanto selaku pegiat dari Rumah Literasi Banyuwangi menyoroti pentingnya membangun gerakan literasi berbasis komunitas yang berakar di desa-desa. Menurut Tunggul, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis teks, melainkan kemampuan memahami realitas sosial, mengolah informasi secara kritis, serta membangun ruang-ruang belajar yang ramah bagi semua golongan tanpa terkecuali. Ia mendorong para guru untuk membuat inovasi pembelajaran yang tidak hanya terfokus di dalam dinding kelas, tetapi juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kaya.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Alfian, M.Pd., memaparkan berbagai arah kebijakan strategis yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Alfian menegaskan komitmen Dinas Pendidikan dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru melalui pelbagai program pelatihan, perbaikan sarana prasarana sekolah, serta pemenuhan hak-hak pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Banyuwangi.

Kritik Pedas Inklusivitas: Antara Simbolis dan Realitas

Suasana forum yang semula berlangsung tenang dan sarat materi teoretis mendadak berubah menjadi hangat ketika sesi tanya jawab dibuka bagi peserta. Dinamika diskusi memuncak saat utusan guru dari SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangan serta pertanyaan langsung kepada para narasumber di atas panggung. Tanpa basa-basi, perwakilan guru tersebut melontarkan kritik menohok terkait implementasi program penyelenggaraan sekolah inklusi di lapangan.

Dalam interpelasi kritisnya, perwakilan SMKN 1 Kalipuro menyoroti bahwa penyelenggaraan sekolah inklusi saat ini terkesan kurang serius dan kerap berhenti pada tataran simbolis semata. Label sekolah inklusi yang diberikan kepada sejumlah sekolah dinilai belum diimbangi dengan kesiapan ekosistem pendukung yang memadai di tingkat tapak.

Pihaknya menyoroti minimnya fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Di banyak sekolah yang dilabeli sebagai sekolah inklusi, keberadaan sarana dan prasarana penunjang terbilang sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah tidak tersedianya buku-buku berhuruf Braille bagi siswa penyandang tunanetra, serta belum tersedianya aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas di lingkungan bangunan sekolah.

Tak hanya persoalan ketersediaan fasilitas fisik yang tidak memadai, utusan SMKN 1 Kalipuro tersebut juga membeberkan permasalahan krusial yang terjadi pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pendidik. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam penunjukan peserta pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

Berdasarkan penjelasannya, pengiriman guru untuk mengikuti diklat tata kelola sekolah inklusi terkesan tidak transparan dan hanya berputar pada figur yang sama. Pola pengiriman yang cenderung memprioritaskan "orang yang itu-itu saja" mengakibatkan sebagian besar guru di sekolah tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.

Dampak buruk dari pola tersebut semakin diperparah oleh tidak adanya sistem diseminasi atau pengimbasan hasil pelatihan yang terstruktur di internal sekolah. Guru yang telah selesai mengikuti diklat tidak membagikan modul, materi, maupun pengalaman yang didapatkannya kepada rekan-rekan sesama guru di sekolahnya. Akibatnya, pengetahuan teknis mengenai metode pembelajaran inklusif berhenti pada individu tertentu saja dan tidak pernah menjadi pengetahuan kolektif lembaga sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar bagi anak berkebutuhan khusus menjadi tidak optimal dan membingungkan sebagian besar tenaga pengajar.

Tanggapan Normatif dan Tantangan Evaluasi Total

Menanggapi rentetan kritik yang tajam dan berbasis realitas lapangan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Alfian, M.Pd., memberikan jawaban di hadapan seluruh peserta forum. Dalam tanggapannya, Alfian menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan menyambut baik setiap masukan yang disampaikan dan terus memiliki komitmen untuk membenahi serta memperkuat tata kelola pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi.

Alfian menjelaskan bahwa upaya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana penunjang bagi sekolah-sekolah inklusi memang membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu kendala utama mengapa pengadaan fasilitas khusus seperti buku Braille dan alat bantu belajar lainnya belum bisa dilakukan secara serentak di seluruh sekolah. Pemenuhan fasilitas tersebut, menurutnya, akan terus diupayakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

Mengenai keluhan terkait ketidakmerataan diklat dan ketiadaan kegiatan diseminasi hasil pelatihan antarguru, Alfian menyampaikan bahwa pihak dinas akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penunjukan peserta diklat. Dinas Pendidikan berjanji akan menata ulang sistem pendataan agar kesempatan mengikuti pelatihan dapat dirasakan secara bergantian oleh para pendidik lainnya. Selain itu, pihak dinas juga menyatakan akan menegaskan kembali kewajiban bagi setiap guru yang telah mengikuti diklat untuk melakukan diseminasi materi kepada rekan-rekan sejawat di sekolah asal masing-masing.

Meskipun demikian, sejumlah peserta yang mengikuti jalan perhelatan tersebut menilai bahwa jawaban yang diberikan oleh pihak dinas masih tergolong normatif dan belum menyentuh akar penyelesaian masalah secara konkret. Tanggapan tersebut dinilai belum memberikan solusi jangka pendek yang jelas mengenai bagaimana sekolah-sekolah inklusi harus bersikap saat ini ketika berhadapan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus di dalam kelas tanpa dukungan sarana dan keterampilan yang memadai.

Kritik dari SMKN 1 Kalipuro ini pun menjadi catatan tebal dalam gelaran TPN XIII. Hal tersebut menjadi pengingat keras bahwa komitmen membangun kewargaan yang inklusif tidak boleh sekadar menjadi jargon manis dalam seminar-seminar pendidikan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran, ketersediaan fasilitas fisik, serta pemerataan kompetensi guru secara nyata di lapangan.

Debat Pendidikan hingga Menjangkau Malaysia

Setelah sesi pleno materi utama dan diskusi tanya jawab yang berlangsung hangat usai dilaksanakan, perhelatan Temu Pendidik Nusantara XIII Kabupaten Banyuwangi dilanjutkan dengan agenda kompetisi yakni lomba debat pendidikan. Lomba ini menjadi panggung adu argumentasi dan pemikiran kritis bagi para pendidik dari berbagai jenjang sekolah dalam membedah pelbagai persoalan krusial yang tengah melanda dunia pendidikan nasional.

Dalam lomba debat tersebut, para peserta saling berhadapan untuk memperdebatkan berbagai topik hangat, mulai dari efektivitas penerapan kurikulum terbaru, tantangan integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar, dilema perlindungan hukum bagi profesi guru, hingga strategi pemenuhan hak-hak pendidikan bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Diskusi dalam lomba debat berjalan sangat dinamis dan menunjukkan tingginya kepedulian serta kedalaman pemikiran para guru di Banyuwangi terhadap masa depan dunia pendidikan.

Tidak hanya terbatas pada ruang-ruang diskusi fisik di lokasi acara, panitia penyelenggara TPN XIII Kabupaten Banyuwangi juga memperluas jangkauan interaksi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital. Acara dilanjutkan dengan sesi zoom meeting interaktif yang menghubungkan para peserta di Banyuwangi dengan komunitas guru Indonesia yang sedang bertugas mengajar di Malaysia.

Sesi pertemuan virtual antarnegara ini menjadi momentum yang sangat bernilai untuk saling berbagi cerita, pengalaman, serta tantangan dalam menjalankan tugas mendidik. Para guru yang bertugas di Malaysia membagikan kisah perjuangan mereka dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di perkebunan-perkebunan maupun kawasan pinggiran di Malaysia. Tantangan keterbatasan akses dokumen, minimnya fasilitas sekolah, hingga persoalan psikososial anak-anak migran menjadi bahan diskusi yang menyentuh empati para peserta di Banyuwangi.

Pertukaran pengalaman ini semakin mempertegas makna dari tema besar "Kewargaan Desa Dunia". Para guru menyadari bahwa batas-batas wilayah administratif tidak boleh membatasi semangat solidaritas dan kebersamaan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Di mana pun anak-anak Indonesia berada, mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, ramah, dan memanusiakan.

Rangkaian kegiatan pada hari pertama Temu Pendidik Nusantara XIII Kabupaten Banyuwangi ini akhirnya resmi ditutup tepat pada pukul 15.00 WIB. Meskipun acara untuk hari pertama telah selesai, semangat dan riak diskusi dari para peserta masih terus terasa. Banyak guru yang memanfaatkan waktu seusai acara resmi untuk saling bertegur sapa, berjejaring, dan melanjutkan diskusi-diskusi kecil terkait inovasi pembelajaran di sekolah masing-masing.

Perhelatan TPN XIII Kabupaten Banyuwangi dipastikan masih akan berlanjut pada besok hari, Kamis (30/7/2026). Agenda hari kedua diproyeksikan akan menghadirkan lebih banyak ruang berbagi praktik baik (good practices), lokakarya pembuatan media pembelajaran kreatif, serta penyusunan rekomendasi bersama yang akan diserahkan kepada pihak-pihak pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Hari pertama perhelatan ini telah membuktikan bahwa guru tidak hanya sekadar pelaksana kurikulum di dalam kelas, tetapi juga merupakan agen perubahan yang kritis dan berani memperjuangkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.#